Budaya Lokal

Sering kali terjadi suatu demonstrasi nan berujung rusuh. Banyak orang nan memiliki konduite buat main hakim sendiri terhadap suatu tindak kriminalitas. Padahal semua itu sudah ada pihak nan berwajib nan menanganinya.

Tidak hanya itu, pembakaran rumah ibadah juga pernah terjadi hanya sebab disparitas pendapat. Apakah semua itu konduite budaya demokrasi ? Tentu saja semua itu bukanlah nilai dari budaya demokrasi nan selalu menghargai nilai kemanusiaan.

Budaya demokrasi ialah budaya pengakuan pada nan lain. Budaya demokrasi ialah budaya nan mengutamakan kewajiban, bukan hak semata. Budaya demokrasi ialah budaya good and clean governance . Budaya demokrasi ialah budaya anti korupsi. Budaya demokrasi ialah budaya nan harus dirawat agar tumbuh fertile di Indonesia.

Perawatan nan dilakukan tak dapat dilaksanakan atau diserahkan pada sebagian orang atau kelompok saja. Semua nan tinggal harus ikut andil dalam upaya pelestariannya. Dengan demikian budaya dari demokrasi dapat terus berlangsung sebab memang ada banyak pihak nan turut serta menjaganya.

Lain halnya jika masalah demokrasi hanya diserahkan pada segelintir orang atau golongan saja. Maka hal tersebut sebenarnya terlalu berbahaya buat dilaksanakan. Ada hal negatif nan dapat saja terjadi jika hal tersebut dilakukan.

Ada kemungkinan pihak lain nan tak ikut serta andil dalam aplikasi dalam upaya pemeliharaan budaya demokrasi nan sedang tumbuh. Jika terjadi hal nan demikian maka akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanannya. Orang nan tak ikut andil dalam aplikasi budaya demokrasi dapat seenaknya merusak tatanan demokrasi nan sudah ada. Oleh sebab itu, butuh dukungan dari semua pihak agar demokrasi bisa berlangsung dengan apik dan berlangsung dengan tertib.

Penyerahan pemeliharaan dan pelaksaan demokrasi hanya pada satu golongan atau segelintir orang juga memiliki efek nan tak baik. Akan ada penyetiran kekuasaan nan dapat dimonopoli oleh golongan tersebut saja. Adanya dominasi terhadap kuasa suatu negara akan berakibat terjadinya kepemimpinan nan ditaktor.

Hal tersebut akan berakibat pada semakin buruknya tatanan masyarakat nan ada. Kebanyakan ketika kepimpinan dipegang oleh orang nan ditaktor maka kaum nan lemah akan selalu tertindas dan tak mampu membela hak nan seharusnya diperolehnya. Penindasan akan terjadi dimana-mana.

Hal tersebut telah terjadi beberapa kali dalam masa-masa pemerintahan nan ada di bumi ini. Dari jaman dulu hingga sekarang terus berlangsung ketertindasan rakyat dampak adanya dominasi terhadap suatu sistem pemerintahan oleh sebuah golongan saja.

Beberapa nilai dari budaya demokrasi dapat dilihat dari beberapa sudur pandang. Berikut ialah beberapa sudut pandang tersebut.

1. HAM

Ham ialah hak asasi nan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir ke dunia. Nilai ini merupakan penyangga bagi kelangsungan demokrasi nan ada. HAM juga merupakan unsur krusial dalam membangun budaya demokrasi nan sehat. Dengan berjalannya dan tak adanya pelanggaran HAM maka akan mencerminkan dari nilai budaya demokrasi itu sendiri

HAM menegaskan kewajiban dan hak tiap individu. Memberi batas mana nan boleh dikerjakan dan mana nan tak boleh dikerjakan. Apa nan dapat menyakiti dan tersakiti oleh orang lain. Itu semua ialah fungsi dari adanya HAM dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangan penerapan demokrasi sering terjadi kasus pelanggaran HAM oleh golongan tertentu. Sebuah golongan nan tak ingin eksistensinya sebagai pimpinan buat digusur. Tidak hanya itu, kebanyakan orang nan mengatasnamakan sebuah demokrasi namun ternyata bertolak belakang dari nilai demokrasi itu sendiri.

Adakah sahih demokrasi nan selama ini benar-benar menjunjung tinggi nilai HAM akan sahih melindungi HAM itu sendiri. Dalam sebuah praktek nan terjadi di lingkungan masyarakat dan bernegara semuanya itu jauh dari angan-angan.

Bahkan tak sering adanya pelanggaran HAM dilakukan oleh beberapa golongan pembela HAM itu sendiri. Bagi sebagian kelompok orang hal tersebut ialah sebuah contoh bahwa sesungguhnya demokrasi masihlah belum layak buat dijadikan sebagai sebuah cara dalam mengatur urusan masyarakat. Sine qua non macam cara nan lain nan dapat digunakan.

Namun bagi sebagian nan lainnya menimbang bahwa hal tersebut ialah kesalahan dari pelakunya bukan dari demokrasinya. Hal tersebut dapat saja terjadi tetapi nan menjadi dasarnya ialah ternyata demokrasi sendiri masih dinilai kurang mengikat pelakunya buat dapat memberikan kenyaman dan keamanan dalam hayati bermasyarakat nan sejatinya menjunjung tinggi nilai HAM.

2. Transparansi

Dalam kehidupan demokrasi menuntut adanya transparan dalam pelaksanaannya. Era ketika publik bisa mengakses bebas pranata politik. Transaparan erat kaitannya dengan dapat dipercaya dan keadilan. Transparansi berarti bertanggung jawab secara elegan pada publik dengan terbuka.

Transparansi dalam segala hal merupakan langkah nan paling bijak. Tidak adanya transparansi dalam setiap tindakan nan terjadi berarti dimungkinkan adanya sesuatu hal nan patut buat dicurigai. Ketidaktransparansi merupakan awal dari berhentinya demokrasi.

Transparansi atau kejelasan dalam aspek hukumlah nan banyak diharapkan dari penerapan demokrasi di berbagai negara seperti halnya di negara kita. Namun memang banyak sekali hal nan mempengaruhi transparasi hukum ini. Tak hanya demokrasi saja namun juga tarik menarik antar banyak kepentingan juga mempengaruhinya.

Hal ini tentunya dapat jadi menyakiti hati rakyat. Karena memang rakyatlah nan menjadi objek demokrasi. Jika memang transparansi hukum tidak bisa dihasilkan atau ditimbulkan oleh adanya demokrasi di negara nan menerapkannya maka hal penerapan demokrasi ini akan menjadi sebuh hal nan patut dipertanyakan lagi.

3. Antikorupsi

Budaya demokrasi tak merebut nan bukan haknya. Korupsi ialah extra ordinary crime nan ganas. Merebut aturan hajat hayati orang banyak. Demokrasi dibangun bukan buat orang per orang atau kelompok per kelompok, melainkan orang banyak. Budaya antikorupsi ialah konduite buat bersetia pada kepentingan publik.

Sejatinya korupsi memang telah menjadi sebuh hal nan mendarah daging dalam kehidupan dan pemerintahan indonesia. Memang harus dibutuhkan sebuah tekad dan semangat nan begitu kuat buat memberangus adanya paraktek korupsi di berbagai bidang.

Selain itu juga diperlukan aparat hukum nan memang sudah sadar sahih akan niat nan tulus dan mulia ini. Sehingga asa bahwa Indonesia akan terbebas dari adanya korupsi nan meraja lela maka akan menjadi sebuah mimpi latif nan terealisasikan.

4. Jujur

Politik itu tak kotor. Politik itu bersih. Konduite polik nan kotor. Kejujuran dalam budaya demokrasi sangat penting. Jujur dalam membuat regulasi. Jujur dalam tugas negara. Jujur dalam menjalankan amanah. Jujur ialah budaya demokrasi nan mencerminkan politik higienis itu masih ada.

Memang pada saat ini asumsi bahwa kejujuran itu mahal dan sporadis ditemui menjadi sebuah hal nan biasa. Di kalangan para petinggi atau orang nan memiliki jabatan nan tinggi di pemerintahan terutama mereka nan sering bermain politik banyak nan meragukan jika ada anggotanya nan bersih.

Kenapa dapat demikian? Di loka nan seperti itu semua baik dan jelek tak seperti hitam dan putih. Semuanya nampak samar-samar dan tak dapat dibedakan antara nan sahih dan salah. Buktinya sendiri masih banyak berbagai kasus nan belum terpecahkan seputar korupsi. Ada nan jelas konkret terbukti namun kekuatan hukum lagi-lagi masih ragu-ragu buat bertindak.

Semua itu tak lain sebab lemahnya dari sistem penegak hukum nan ternyata lagi-lagi juga ikut dalam skandal nan kurang jujur. Akibatnya rakyat sudah tak percaya lagi pada sistem demokrasi nan mengusung kejujuran ini.

Budaya demokrasi nan baik akan menyerap budaya lokal. Budaya demokrasi setiap negara tak akan selalu kompatibel. Niscaya memiliki kearifan lokal. Budaya demokrasi nan baik tak bersifat memaksa, tetapi bersifat persuasif. Bahkan, demokrasi itu bukan pilihan tunggal. Demokrasi harus datang dari kemauan sendiri.

Budaya demokrasi mengakui perbedaan. Bahkan, buat nan berbeda dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Agree to disagree . Setuju buat tak setuju. Pemberian ruang bagi nan lain krusial dalam budaya demokrasi. Budaya demokrasi tak selalu sama. Homogen. Suku bangsa sama. Agama sama. Namun, kerap berbeda latar belakang.

Demokrasi mengikat mereka dengan budaya lokal. Tanpa memberi pilihan tunggal, melainkan menempelkan disparitas menjadi satu. Bak ikatan lidi. Budaya demokrasi akan mengakomodasi perbedaan. Hiruk-pikuk dalam bentuk demonstrasi, diskusi, tulisan, dan sebagainya, ialah konsekuensi nan harus diterima.

Akan tetapi, budaya demokrasi pun tak sebatas kebebasan semata, tetapi kesejahteraan. Budaya demokrasi nan baik ialah pemenuhan hak ekonomi layak bagi publik.