Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja

Siapa tak kenal dengan polisi? Polisi nan kita kenal sehari-hari secara generik ialah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), nan bertugas dalam penegakan hukum, mengatur lalu lintas, menyelidiki kasus kriminal, hingga menghadapi para demonstran.

Pengertian polisi ternyata tak terbatas pada Polri saja. Ada polisi ekonomi, polisi hukum, polisi lalu lintas, polisi pamong praja, polisi keagamaan, polisi moral, polisi susila, polisi militer, polisi rahasia, hingga polisi tidur.

Kata polisi berasal dari kata politie dalam bahasa Belanda. Asal orisinil kata politie ialah politeia dalam bahasa Yunani nan memiliki arti warga kota. Pada masa Yunani kuno, berkembang sistem pemerintahan kota ( polis ). Pada akhirnya politeia digunakan buat menyebut segala nan berhubungan dengan urusan pengaturan kota.



Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Polri merupakan institusi pemerintah nan memiliki tugas dan tanggungjawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan bentuk reformasi kepolisian, di mana forum Polri dipisahkan dari forum TNI.

Setelah dipisah dari TNI, Polri berubah menjadi forum sipil. Sifat ini sinkron dengan asal-usul kata polisi itu sendiri, yaitu politea.

Dalam forum Polri, terdapat berbagai kesatuan nan masing-masing memiliki spesifikasi tugas nan berbeda satu sama lain. Ada Kesatuan Lalu Lintas (Satlantas) nan memiliki tugas mengatur ketertiban lalu lintas dan berkendara di jalan raya. Kita lebih sering menyebut sebagai polisi lalu lintas. Tugas kesatuan polisi lalu lintas tak hanya di jalan raya saja, namun juga dalam pengurusan dan pembuatan dokumen kendaraan dan pengemudi. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, polisi lalu lintas memiliki tugas buat menyelidiki penyebab dari kecelakaan tersebut.

Tindak kejahatan bisa terjadi dalam berbagai modus, seperti penipuan berkedok investasi, pembelian barang secara ilegal, hingga tak pidana pencucian uang. Polisi ekonomi mempunyai tugas buat melakukan tindakan terhadap pelanggaran anggaran perekonomian.

Polisi ekonomi termasuk dalam satuan reserse kriminal. Pada taraf Markas besar (Mabes) Polri, unit nan menangani tindak pidana ekonomi dan keuangan/ perbankan ialah Direktorat Tipideksus, dan termasuk dalam Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Untuk penanganan tindak pidana susila, terdapat polisi susila. Tindak pidana susila tak sama dengan tindak pidana generik lainya. Sebagian besar korban tindak pidana susila tak serta merta bersedia melaporkan kasus nan dialaminya, oleh sebab itu polisi susila mempunyai tugas nan rumit. Selain harus menangani kasus, mereka harus menjaga kondisi kejiwaan korban.

Tugas Polri tak terbatas pada hal nan berhubungan dengan tindak pidana secara langsung. Polisi pariwisata merupakan satuan spesifik nan memiliki tugas mengamankan objek-objek pariwisata. Seragam dari polisi pariwisata terbilang cukup unik sebab sedikit berbeda dengan seragam polri lainnya. Dalam tugas sehari-hari di lapangan, mereka menggunakan dasi sehingga terkesan simpatik. Satuan polisi pariwisata biasanya ada di daerah-daerah nan memiliki objek wisata nan ramai pengunjung.



Polisi Militer

Selain polisi buat warga sipil, ada juga polisi nan diperuntukan bagi warga nonsipil (militer). Polisi seperti ini disebut sebagai polisi militer. Di Indonesia, setiap angkatan dalam TNI mempunyai kesatuan polisi militer. POMAD (Polisi Militer Angkatan Darat) merupakan kesatuan polisi militer milik TNI Angkatan Darat. POMAL (Polisi Militer Angkatan Laut) merupakan kesatuan polisi militer milik TNI Angkatan Laut. Sedangkan kesatuan polisi militer di TNI Angkatan Udara ialah POMAU (Polisi Militer Angkatan Udara).

Peran dan tugas polisi militer ialah melakukan penindakan dan pembinaan terhadap anggota militer. Kesamaan pelanggaran hukum oleh anggota militer dari tahun ke tahun menunjukan kesamaan meningkat. Walau anggota militer nan melakukan pelanggaran militer tak mencerminkan institusi, namun tentu sangat meresahkan warga masyarakat nan lain, mengingat TNI merupakan unsur primer dalam penegakan pertahanan dan keamanan nasional.

Karena merupakan kesatuan internal dalam TNI, masyarakat generik tak bisa secara jelas melihat tugas-tugas dari polisi militer. Namun kadangkala kegiatan penegakan disiplin nan dilakukan oleh polisi militer bisa dilihat oleh masyarakat sebab dilakukan di loka umum. Dua contohnya ialah razia kendaraan bermotor dan razia atribut TNI.

Kadangkalan razia kendaraan bermotor nan dilakukan oleh Polri mengalami kendala ketika seorang anggota militer terjaring razia. Gesekan kecil antara anggota Polri dan anggota TNI nan terjaring razia sering berkembang menjadi masalah nan besar. Untuk menghindari anggota militer nan bandel saat terjaring razia, polisi militer kerap dilibatkan dalam operasi lalu lintas nan diadakan oleh Polri.

Penggunaan atribut TNI nan tak sinkron dengan peraturan merupakan salah satu target penertiban dan penegakan disiplin nan dilakukan oleh polisi militer. Stiker bernuansa militer ataupun penggunaan baju doreng sering digunakan oleh pihak-pihak eksklusif buat menakut-nakuti masyarakat umum. Penertiban penggunaan atribut semacam ini dilakukan oleh polisi militer agar atribut TNI tak disalah gunakan oleh pihak-pihak nan tak bertanggun jawab.



Polisi Pamong Praja

Tugas menjaga keamanan dan ketertiban tak hanya dimiliki oleh Polri dan Polisi Milter. Pada pemerintahan daerah taraf kabupaten dan kota, terdapat satuan polisi pamong praja. Tugas primer dari polisi pamong praja ialah mengamankan aset-aset krusial milik pemerintah daerah (seperti kantor pemerintah daerah), dan menegakkan peraturan daerah.

Tidak jarang, penegakkan peraturan daerah berbenturan langsung dengan masyarakat umum. Friksi pun tak bisa dihindari. Penegakan perda memang sering bersinggungan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, namun di sisi nan lain masyarakat generik nan lain juga memerlukan terciptanya ketertiban.

Peraturan daerah memiliki karateristik nan unik sebab tak melulu berjalan hitam putih seperti pada peraturan-peraturan pada taraf nan lebih tinggi. Peraturan daerah sangat berhubungan dengan desain pembangunan daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, friksi antara satuan polisi pamong praja dengan masyarakat generik bisa dihindari jika desain pembangunan daerah bisa disusun dengan baik.



Polisi dalam Berbagai Istilah

Pengertian polisi selalu berhubungan dengan penegakan anggaran dan ketertiban umum. Karena pengertian tersebut, muncul berberapa istilah berhubungan dengan penegakan ketertiban nan mengunakan kata polisi.

Polisi keagamaan merupakan polisi nan mengatur tentang jalannya prosesi keagamaan. Ada pula polisi moral nan mengawasi tindakan masyarakat, apakah bermoral atau tidak. Dua istilah ini cenderung suatu sinisme , yaitu jika seseorang atau suatu pihak justru menghakimi seseorang atau pihak lain melakukan pelanggaran agama atau melakukan tindakan tak bermoral.

Di beberapa daerah, terdapat polisi adat, yaitu orang nan memiliki tugas menegakkan hukum adat. Polisi adat bukan bagian dari Polri. Polisi adat dibentuk oleh komunitas adat daerah setempat. Di Bali, polisi adat disebut sebagai pecalang . Mereka bertugas terutama saat berlangsung kegiatan-kegiatan adat.

Selanjutnya ialah istilah polisi rahasia. Polisi misteri saat ini sering disebut sebagai intelejen. Pada Polri, polisi intelejen berada pada satuan intelejen . Saat melakukan tugas intelejen, polisi intelejen menyaru sebagai orang biasa dan tak menggunakan atribut dan seragam polisi. Mereka harus menyerap semua informasi dari masyarakat terutama nan berpontensi mengganggu ketertiban generik maupun indikasi terjadi tindak pidana. Informasi nan didapat kemudian disaring dan diklasifikasikan menurut taraf validitasnya. Informasi intelejen nan valid berguna bagi Polri buat melakukan tindakan pencegahan agar peristiwa nan merugiakan masyarakat tak terjadi.

Lain lagi dengan pengertian polisi tidur. Polisi tidur bukanlah polisi nan sedang istirahat. Polisi tidur merupakan bagian jalan nan ditinggikan sehingga terlihat seperti gelembung. Istilah lain dari polisi tidur ialah bantalan pengejut. Fungsi polisi tidur ialah agar pengemudi memperlambat kecepatan kendaraan nan dikemudikannya. Polisi tidur sering dipasang di jalan-jalan kampung nan ramai dengan anak-anak kecil berkeliaran. Namun sering pula dipasang di jalan raya umum, beberapa puluh meter sebelum ada perlintasan jalur kereta.