Pengembangan Karier PNS

Pengembangan Karier PNS

Jadi PNS di republik ini bukan perkara gampang. Mesti melalui proses tes nan berbelit. Ingat kontroversi lagu presiden SBY nan jadi materi ujian tes PNS. Polemik ini bukan inti permasalahan. Jenjang karier di PNS memang belum pasti. Tidak seperti partikelir nan pakai metode lebih canggih: balance score card . Kini, meski disebut sebut telah ada public sector card . Namun tetap saja evaluasi kolusi masih terendus terasa.

Metode pengembangan karier PNS sarat konflik. Karena siapa nan bekerja dan tak beda tipis. PNS ialah abdi negara. Maka pelayanan harus bersifat mengabdi. Tapi, publik kerap melihat kontradiksi. Pungli masih berseliweran. Sogok sana sini buat mempermudah proses birokrasi. Ini bukan sekadar gosip jalanan, tapi fakta di lapangan.



Pengembangan Karier PNS
  1. Public sector card . Evaluasi kinerja PNS harus dibakukan dalam sistem nan fair . Bukan berdasar kedekatan atau sogok. Tapi, semata kinerja di lapangan. Lebih baik jika sasaran diemban para PNS. Lalu, diberi point penilain tiap aspek. Metode ini akan memacu para PNS buat lebih giat berbenah.
  1. Reward and punishment . Bila berprestasi harus diapresiasi. Tapi, kalau di bawah perform layak diberi sanksi. Fairness harus terwujud. Ini bentuk sikap buat tak pilih kasih. Tidak ada execuse buat hukuman. Misal ketika bolos kerja, mangkir kerja, dst, wajib diberikan sanksi setimpal.
  1. Meritokrasi. Metode ini berbasis kinerja. Bagi siapa nan perform bagus layak diangkat ke posisi atas. Sistem ini bekerja dengan evaluasi diatas : public sector card dan reward & punishment.

Karier PNS amat krusial buat terus stabil. Memberi ketenangan dan kepastian. Maka pengembangan karier PNS harus berbasis objektivitas. Fair dan transparan. Bentuk ini buat mendorong PNS berpacu dalam melayani publik. Bila tak akan terus terlena.

PNS digaji dari uang rakyat (APBN). Maka metode pengembangan karier PNS tak dapat semau sendiri. Perlu buat mendengar masukan publik. Terutama ketika kasus Gayus mencuat. Publik menaruh asa lebih besar dalam reformasi birokrasi. Fokus primer dapat digenjot dalam pengembangan karier PNS.