Hubungan Sistem Politik dan Korupsi

Sistem politik di Indonesia ialah sebuah sistem nan mengatur urusan bernegara di Indonesia. Dalam sistem politik di Indonesia pun menyebutkan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik nan pemerintahannya dijalankan oleh presiden dan wakil presiden.

Politik bebas aktif ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya buat kepentingan rakyat. Pada masa awal terbentuknya Negara Republik Indonesia memang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah pemegang pemerintahan tertinggi.

Namun pada masa demokrasi ini pemerintahan paling tinggi tetap dijalankan oleh presiden nan dibantu oleh wakil presiden, sementara MPR berubah menjadi badan paling tinggi negara nan bertugas mengawasi jalannya pemerintahan nan dilakukan oleh presiden dan wakil presiden .

Sistem dalam politik Indonesia nan dijalankan saat ini tetap berpatokan pada Undang-undang Dasar 1945 nan fungsinya mengatur kedudukan badan-badan atau institusi penyelenggara pemerintahan seperti forum legislatif, forum eksekutif, forum yudikatif dan forum konstitusional.

Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahan dengan menggunakan sistem saat ini, Indonesia tak lagi menggunakan sistem pemerintahan terpusat melainkan sudah dibentuknya daerah-daerah swatantra dimana masing-masing provinsi nan di Indonesia berhak mengatur dan menjalankan pemerintahan daeranya sendirii namun tetap memberikan laporannya kepada pihak pemerintahan pusat.

Sistem nan memberikan hak swatantra bagi masing-masing daerah ini membuat pembangunan menjadi lebih efektif di mana masing-masing pemerintah daerah berusaha membangun daerahnya dengan sebaik-baiknya serta memanfaatkan sumber daya nan dimiliki daerahnya tersebut.

Hal ini akhirnya juga mampu mengembangkan daerah-daerah nan tertinggal menjadi daerah nan lebih modern di mana pemerataan pendidikan bisa dilaksanakan, berbagai fasilitas pendidikan bisa dibangun serta pembangunan wahana dan prasarana nan menunjang lainnya.

Selain itu, sistem ini memberikan kekuasaan bagi pemerintah di masing-masing daerah juga membuat pemerintah daerah berusaha buat memaksimalkan potensi daerahnya demi mendapatkan pendapatan daerah buat mencukupi kebutuhan rumah tangga daerahnya tersebut.

Perkembangan jaman dan era modernisasi nan semakin cepat ternyata membawa perubahan besar pula dalam penerapan sistem politik nan ada. Seperti nan terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, di mana penambangan batu bara mengakibatkan pendayagunaan hutan dan lingkungan secara besar-besaran membuat sistem dalam politik nan seharusnya bertujuan buat meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan.

Pembukaan huma hutan buat membangun proyek penambangan batu bara membuat penduduk di sekitar wilayah penambangan terkena dampaknya. Polusi dan banjir serta berbagai bala alam lainnya menghantui kehidupan masyarakat sekitar areal penambangan.

Belum lagi endemi penyakit nan disebabkan dengan gersangnya wilayah tambang, keselamatan kerja nan tak terjamin membuat kepentingan masyarakat buat mendapatkan kehidupan nan sejahtera dan makmur hanya akan menjadi impian.

Politik saat ini seolah-olah hanya berpihak pada nan kuat di mana kesenjangan sosial meningkat tajam, kemiskinan merajalela, pengangguran terus bertambah dan matinya rasa kemanusian.

Sayangnya, pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seolah-olah menutupkan matanya. Sehingga tak melihat betapa kerusakan alam sudah sangat parah hingga lubang galian tambang sudah mencapai bermil-mil dalamnya.

Sistem dalam politik nan dimiliki suatu negara harusnya mampu mengatur kehidupan bernegara baik bagi masyarakat nan ada dan berdiam di negara tersebut maupun seluruh aparat nan berwenang nan memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kelangsungan hayati negara ini. Tetapi pada kenyataannya, sistem nan harus mengatur tersebut tak berfungsi sebagai mana mestinya.

Politik hanyalah global saling mencaci dan menjatuhkan sehingga ketika ada permasalahan maka permasalahan tersebut akan diangkat dan diekspos sebagai suatu kegagalan sistem dalam politik nan sedang diterapkan dan akhirnya digunakan buat menggulingkan kekuatan partai politik tertentu.

Namun nan ada ialah perebutan kursi nyaman nan mampu menggelembungkan uang. Masing-masing partai berusaha merebut kenyamanan kursi tersebut hingga ketika terjadi pemilihan rela mengeluarkan sekian banyak uang buat menyuap rakyat nan kelaparan agar memilih mereka kembali.

Sistem dalam politik Indonesia tak akan bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya selama korupsi masih merajalela dengan uang panas nan dibagikan secara merata diantara para petinggi negara tersebut.

Perjalanan dinas, studi banding, mobil dinas nan mewah, pakaian dinas, atau mungkin pesta-pesta nan mengatasnamakan kenegaraan akhirnya menjadi lebih krusial dari segala-galanya dibanding rakyat nan terpaksa melakukan demosntrasi ketika bahan bakar minyak diisukan akan mengalami kenaikan, atau lebih krusial dari para fakir miskin nan kelaparan.

Jika ingin maju, seharusnya negara kita tercinta ini haruslah segera berbenah. Potensi sumber daya alam nan kita miliki dengan kekayaan alam nan beraneka ragam seharusnya tak membuat kita menjadi negara miskin.

Kekayaan alam tersebut jelas akan mampu menghidupi seluruh rakyat Indonesia dengan layak tanpa ada nan harus kelaparan.
Jika berpatokan pada Undang-undang Dasar 1945, seharusnya sistem dalam politik nan diterapkan akan mampu memberikan kegunaan nan sangat besar bagi masyarakat nan tinggal di negara ini, seperti :

1. Pemanfaatan alam nan seluas-luasnya buat kepentingan seluruh masyarakat.

1. Pemberantasan korupsi dengan tegas hingga ke akar-akarnya. Selama ini pemberantasan korupsi terus didengungkan dan digembar gemborkan. Lalu apa akhir dari kisah Century? Bagaimana dengan kisah Gayus nan ditelan bumi? Atau bagaimana dengan Melinda Dee nan mengkorupsi sekian banyak uang nasabahnya?.

Anehnya, ketika kasus A diangkat dan diekspos secara besar-besaran, lalu pada suatu saat, akan muncul lagi kasus baru nan diangkat sementara kasus lama nan belum selesai hilang secara perlahan.

1. Peningkatan pendidikan buat menciptakan generasi muda nan berkualitas sehingga tak terjadi lagi pembodohan masyarakat.


2. Memahami pentingnya pembangunan dan pemanfaatan alam nan tak merusak lingkungan sehingga biaya buat memperbaiki kerusakan lingkungan tersebut tak menghabiskan aturan negara nan ada.


3. Penerapan sistem dalam politik nan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila secara konkret dan sebenar-benarnya.


4. Melakukan pemeriksaan atau inspeksi pejabat daerah bahkan hingga aparat desa tentang kemungkinan terjadinya korupsi kecil-kecilan nan dapat berakibat fatal kelak dikemudian hari.

Sistem dalam politik Indonesia ialah sistem politik yang berdasarkan demokrasi di mana keputusan paling tinggi berada di tangan rakyat. Kenyataannya, walaupun keputusan paling tinggi berada di tangan rakyat, rakyat tetap tak mampu menciptakan kesejahteraan nan merata bagi masing-masing individu di dalamnya.

Keputusan pemanfaatan huma hutan sebagai areal pertambangan contohnya, banyak rakyat kita nan dapat dengan mudah disogok dengan sejumlah uang nan sebenarnya sangat tak sebanding dengan pengerukkan kekayaan negara nan dilakukan di areal-areal pertambangan tersebut.

Lalu, apakah buat mewujudkan demokrasi itu kembali harus melalui demonstrasi besar-besaran? Apakah demokrasi akan tegak jika penggulingan kekuasaan kembali dilakukan? Atau apakah baru ada nan namanya demokrasi setelah kasus kerusuhan seperti nan terjadi pada tahun 1998?

Hal inilah nan akhirnya patut kita renungkan bersama. Penerapan sistem dalam politik demokrasi saat ini wafat rasa. Bagaimana caranya kita menghidupkan sistem politik berdasarkan demokrasi tersebut tanpa tindakan kekerasan, demonstrasi nan berbuntut pengrusakan atau kekerasan nan akhirnya membuat jatuhnya korban jiwa? Renungkan dan marilah kita temukan bersama jawabannya.