Politik Indonesia - Diferensiasi Sosial dalam Kelas Budaya pada Perkembangan Politik Indonesia

Politik Indonesia merupakan sebuah pandangan tentang upaya-upaya atau cara mencapai maksud dan tujuan tertentu. Politik Indonesia dalam pengertian sederhanya sebenarnya sama dengan pengertian dasar politik lainnya.Politik pada pemahaman awalnya merupakan suatu rumusan dari cara-cara, tingkah laku, dan kesempatan buat merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Hakikat berpolitik sesungguhnya terletak pada penerapan teori dalam bingkai kesungguhan maksud dan tujuan sehingga mampu bertahta dan berkuasa pada satu tatanan pemerintahan, baik hal tersebut dijalankan dengan sangat terbuka maupun tertutup. Hal ini kemudian melahirkan produk politik nan kemudian menjalankan sebuah sistem politik nan membawa pada jalannya roda suatu pemerintahan dan masyarakat sebagai bagian dari surat keterangan kekuasaan politik Indonesia.

Hal tersebut membentuk satu pemahaman bahwa politik Indonesia merupakan hal nan tidak terpisahkan dari diferensiasi sosial kelas-kelas politik berdasarkan pengkultusan ideologi dan pemahaman ajaran agama dalam bentuk kesatuan-kesatuan sosial,aliran, dan disparitas keazasan nan dibingkai dalam wujud partai maupun keindependensian nan akhir-akhir ini mau tak mau turut menghiasi politik Indonesia.

Sejarah telah membuktikan bahwa kehidupan politik Indonesia berkembang dan mundur pada satu waktu kemajauan demokrasi nan ada. Tidak semua memang pemikiran politik dalam bentuk ideologi eksklusif bisa berjalan di Indonesia. Komunis pernah merasa berada pada kelas politik Indonesia nan tinggi, namun kemudian dilarang penggunaan ideologinya pada kehidupan politik Indonesia selanjutnya.

Kendatipun demikian bahwa kelas-kelas masyarakat kemudian membentuk alur pemikiran politik Indonesia nan lebih kompleks, bukan hanya tentang ideologi komunis nan dilarang, tapi juga keeksistensian peran aliran, agama, dan budaya serta kebiasaan-kebiasaan eksklusif nan akhirnya berkembang pada pembagian politik Indonesia nan jauh lebih kompleks dan rumit.

Kemudian atas dasar itu muncullah kepermukaan apa nan dikenal dengan politik aliran, politik agama, politik budaya serta pemikiran-pemikiran politik eksklusif nan menambah daftar dinamika politik Indonesia.

Politik genre dalam tatanan sistem politik Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Bila kita mengkajinya lewat sebuah buku "The Religion of Java" , maka muncul majemuk kajian terdahulu nan dikemas dalam bentuk perspektif politik aliran.

Hal nan paling menonjol ketika digambarkan bahwa politik Indonesia ternyata merupakan kekuatan politik nan basisnya ialah ideologi. Ideologi kemudian dijabarkan sebagai pemikiran atau pemahan seseorang terhadap politik itu sendiri, dalam hal ini politik Indonesia. Jangan heran bila kemudian pola pemikiran tersebut melahirkan ukuran dan jeda kekuatan politik nan tumbuh.

Namun bahwa dalam model pembagian politik genre atas dasar "abangan, santri, dan priyai" atau nan lebih dikenal sebagai "trikotomi". Herbert feith memunculkan 2 pola dasar pemikiran politik Indonesia, yaitu tradisi dan pola pemikiran politik Indonesia nan bersumber dari barat. Hal itu kemudian menghasilkan diferensiasi sosial politik Indonesia nan dirangkum dalam 5 kategori generik pemikiran politik Indonesia, yaitu:

1. Munculnya pemikiran politik komunis nan tak terlepas dari konsep-konsep politik barat. Penempatan pada diferensiasi sosial politik Indonesia merupakan kelompok abangan sehingga berdirilah partai komunis Indonesia.
2. Sangat sulit membedakan antara sosial dan demokratis. Di Indonesia sendiri kemudian muncul sosialis demokratis nan pada akhirnya membentuk genre sosialis dalam ranah diferensiasi sosial politik Indonesia melalui partai sosialis.
3. Diferensiasi sosial dalam politik Indonesia juga menyebabkan adanya Islam reformis nan mengikuti perkembangan zaman melalui genre partai Masjumi, kelompok Islam tradisional nan kemudian membentuk genre dengan pusat pemahamannya berada pada Nahdatul Ulama.
   
4. Sebagai kekecewaan terhadap penindasan kolonialisme, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) sebagai bentuk genre radikalisme nasional.
5. Aliran politik tradisi Jawa.

Dalam Islam kemudian muncul berbagai genre dan pemahaman terhadap ajaran agama. Walaupun sebenarnya bahwa masing-masing mengakui bahwa semua tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri. Kendatipun demikian, jelas bahwa masing-masing punya patokan dan background politik tersendiri.

Patron tersebut kemudian dipertahankan dan akhirnya timbul diferensiasi sosial politik Indonesia dalam perspektif agama. Ini semua dipengaruhi oleh simbol dan pandangan sosiologis dalam suatu agama nan dipresentasikan oleh pemeluknya masing-masing.

Ada aspek kesenjangan sosial dalam hal ekonomi. Perkembangan zaman kemudian membawa perubahan ke kehidupan nan lebih modern meninggalkan sistem kehidupan nan kolot. Hal inilah nan menyebabkan munculnya kelas diferensiasi sosial pada tatanan masyarakat termasuk di antaranya diferensiasi politik Indonesia, dalam hal ini politik Islam.

Kelas-kelas diferensiasi politik Indonesia itu kemudian membuat pemikiran-pemikiran baru dalam menggalang dukungan politik,maka terbentuklah partai politik. Diferensiasi politik Indonesia dalam konteks Islam memunculkan 2 pemikiran besar, yaitu kelas politik Indonesia dimana pemikiran politiknya reformis dan kelas politik Indonesia dengan para tokoh terpelajar Islam tradisonal.

Selain politik sekte nan muncul dalam ranah politik nan ada. Mungkin tak terlalu luas pengaruhnya di Indonesia, tapi pemikiran seperti itu tetap ada.

Kelas budaya dalam politik Indonesia diterima atau tak membuat akulturasi budaya jawa sangat dominan. Selain sebagai pusat pemerintahan, juga menjadi gerbang dari gerakan politik Indonesia nan bersifat nasional. Penguasaan ini kemudian berkembang sebagai patron pemikiran nan sangat luas nan menyebabkan bahwa kekuasaan politik Indonesia harus berasal dari kultur Jawa. Hal ini kemudian persis sama dengan nan dijelaskan sebelumnya tentang tradisi politik Jawa nan telah mempengaruhi pola politik Indonesia.

Dengan sendirinya, lahirlah perspektif masing-masing budaya nan ada. Kelas-kelas politik Indonesia nan didasari kemajemukan budaya ini mengakibatkan dengan sendirinya terjadinya diferensiasi sosial dalam kelas politik Indonesia berdasar pada budaya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kelas diferensiasi sosial terhadap partai poltik Indonesia merupakan bagian dari diferensiasi politik itu sendiri. Secara sederhana, pemikiraan-pemikiran nan berbeda melahirkan pandangan politik nan berbeda pula .

Lalu, membentuk masing-masing kendaraan politik berupa partai politik nan juga berbeda. Kelas selanjutnya memobilisasi massa dalam jumlah dan struktur nan berbeda. Diferensiasi partai politik dalam politik Indonesia dikenal dengan 3 landaasan disparitas nan paling besar, yaitu nasionalis, Pancasilais, dan agama.

1. Nasionalis. Basis pemikiran partai politik nan seperti ini dilihami oleh kecintaan pada bangsa sebagai panduan dalam bersikap bahwa semua harus didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara.
2. Pancasilais. Sempat menjadi perdebatan nan hebat ketika adanya aspek pemikiran politik nan terlalu mengekspektasikan partai politiknya dalam rangkuman dasar negara yaitu Pancasilais. Hal itu sebab pada hakikatnya memang bahwa setiap partai dasarnya harus pancasila itu sendiri. Partai politik ini ialah representasi konkret dari cita-cita Pancasila nan lebih fanantik.
3. Agama. Ada kemudian konteks absolut dalam politik Indonesia nan mendasari semua kegiatan politik berdasarkan pada tujuan-tujuan bernegara dengan dasar agama. Partai politik ini muncul dalam dinamika politik Indonesia.

Pada akhirnya, diferensiasi sosial pada tatanan politik Indonesia memang tak bisa dihindari. Hal itu sebab memang partai politik itu sendiri nan membentuk kelas-kelas diferensiasi sosial. Ditambah lagi bahwa ternyata masyarakat menikmati itu semua.

Pemikiran bahwa paham politik ialah disparitas dalam dimensi-dimensi kehidupan sosial mestinya dikelola dengan baik. Sudah sepatutnya memang pilihan-pilihan nan ada dikembangkan menjadi titik dimana kehidupan politik Indonesia berjalan dengan serasi kendatipun tak buat menghindari diferensiasi sosial dari dampak itu semua.

Hal nan patut diingat bahwa disparitas kelas nan ada hanyalah penanda buat meningkat kualitas nan lainnya. Pada prinsip bahwa pemikiran politik nan ada sekarang perlu dikembangkan buat mencari patron nan benar-benar sinkron dan mampu menjadikan sebuah formula nan tepat buat mencapai kemakmuran dan kekuasaan. Formula nan akan mengantarkan politik Indonesia dalam dimensi nan berbeda dan lebih terhormat.

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan etika politik nan kongkrit menunjang segala aspek diferensiasi sosial dalam masyarakat agar keharmonisan politik Indonesia sepatutnya terus terjaga dan tumbuh dengan baik. Hal itu sebab kelas-kelas disparitas nan ada harus dihadapi lebih bijak dan arif dalam ranah tatanan pemikiran-pemikiran politik nan ada. Bangsa ini butuh hal nan tegas buat memulai itu semua.

Aspek itupun harus didukung kemampuan mempelajari politik dengan baik. Bukan hanya memedomani pada kehidupan politik Indonesia nan demokratis, melainkan juga beretika dan berwawasan ilmu nan luas tentang politik itu sendiri walaupun terjadi diferensiasi sosial dalam kelas politik Indonesia.